Radikalisme Terorisme: Pra Kondisi, Pelintiran Kebencian dan Jejaring Internasional

Oleh Lukman Hakiem

Politik identitas dan populisme agama sedang mengalami pasang naik kini. Masyarakat terbelah. Paham radikal menari di atasnya. Pilkada Jakarta 2017, telah memberikan potret bagaimana tafsir agama bisa dijadikan alat memukul pihak sebelah.

Tahun 2018-2019, masih menjadi tahun politik di mana kekuasaan dan legitimasi yang diperebutkan melalui pilkada dan pilpres, bisa menguatkan tendensi pemanfaatan politik identitas dan populisme. Tidak semua mau menjadi pemain, masih ada yang sedia menjadi pengamat dan periset. Lembaga seperti Maarif Institute contohnya. Sebuah lembaga yang mengusung nilai dasar: egalitarianisme, non diskriminasi, toleran dan inklusif. Secara konsisten, Maarif Institute mendukung agenda demokratisasi, HAM, dialog antar agama dan peradaban.

Situs resmi Maarif Institute mengenalkan lembaga mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari jaringan gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Dihuni oleh jejaring intelektual muda dari kalangan Muhammadiyah, Maarif Institute menjadi semacam penerjemah pemikiran Ahmad Syafii Maarif.

Bersama dua tokoh lainnya; Nurcholish Madjid dan Amien Rais, Ahmad Syafii Maarif disebut Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai “Tiga Pendekar dari Chicago.” Mungkin terkait karir akademik mereka yang sama-sama menempuh studi di Amerika. Moralitas dan humanitas adalah dua kata kunci jika ingin mempelajari pemikiran Buya Syafii (panggilan akrabnya).

“Persoalan moralitas yang menjadi perhatian Buya sepanjang hidupnya dapat dikategorikan dalam tiga kelompok; 1) moralitas bernegara, 2) moralitas dalam pergaulan antar-umat beragama atau antar umat yang memiliki keyakinan dan identitas berbeda, dan 3) moralitas dalam pergaulan dengan mereka yang memiliki agama dan keyakinan yang sama,” tulis Ahmad Najib Burhani, seorang peneliti LIPI dalam artikelnya 10 Tahun Maarif Institute: ‘For Culture and Humanity’ atau ‘for morality and humanity’?.

Menurut Ahmad Najib Burhani, dalam moralitas terhadap sesama muslim, Buya Syafii selalu melawan penggunaan agama untuk premanisme yang sering dibahasakannya sebagai “preman berjubah”. Prinsip tawadhu dan ukhuwah adalah pilihannya dalam melawan konsep pengkafiran, tuduhan murtad dan musyrik dari kelompok radikal. Maarif  Institute, dengan begitu, berfokus menyoroti politisasi agama, radikalisme, ekstremisme dan berbagai fenomena sosial politik budaya. Riset mereka di tahun 2011 -dilakukan di empat daerah, Pandeglang, Cianjur, Jogjakarta dan Solo- mengungkap bahwa pendidikan jenjang SMP-SMA telah menjadi basis bagi penyebaran paham radikal.

Riset terbaru Maarif Maarif Institute (2-21 Oktober 2017), salah satu bagian dari program CONVEY, Enhancing the Roles of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia yang melibatkan 40 sekolah, mengambil sampel di enam daerah dari lima provinsi di Indonesia meliputi Kota Padang (Sumatera Barat), Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Denpasar (Bali) dan Kota Tomohon (Sulawesi Utara). Kesimpulan riset ini dapat didefinisikan melalui empat kata kunci; kebijakan, kebinekaan, inklusif dan radikalisme.

Lansiran hasil penelitian Maarif Institute (bekerja sama dengan PPIM UIN Jakarta dan UNDP) yang dipublikasikan pertengahan Januari 2018 ini menyebut bahwa radikalisme menginfiltrasi sekolah melalui jejaring alumni, guru dan kebijakan sekolah.  Lima dari enam sekolah yang menjadi sampel di Surakarta, telah mengadopsi metode liqo dan halaqoh. Hal yang sama berlaku di Padang dan Sukabumi.

Indoktrinasi radikalisme berlangsung di dalam dan di luar kelas. Di SMAN I Jamblang Cirebon, oknum guru Bahasa Inggris memiliki pandangan bahwa negara nasional merupakan Thagut. Konsekuensinya, yang bersangkutan menolak membayar iuran PGRI. Oleh oknum ini, siswa non-muslim yang tidak lulus mata pelajaran yang diampunya, dikirim belajar ke pesantren al Royan.  

Kepala sekolah, dalam hal ini telah abai dan awam peta ajaran radikal. Penguatan paham keagamaan diserahkan justru pada kelompok intoleran. Pesantren Darus-Syahadah di Simo, Boyolali, yang memegang paham radikal Abdullah Sungkar (pendiri Jamaah Islamiyah dan rekan Abu Bakar Baasyir), dibukakan pintu untuk menjadi partner di SMAN 5 Surakarta dalam program pembinaan kesiswaan.

Terhadap temuan ini, Maarif  Institute merekomendasikan sejumlah langkah, salah satunya adalah merumuskan standar operasional prosedur (SOP) terkait sistem deteksi dini, mekanisme pengaduan dan mekanisme penanganan terkait radikalisme di sekolah, juga standardisasi mentor dalam kegiatan OSIS. Kemendikbud dan Kemenag diminta untuk membuat regulasi bagi makin intensifnya keterlibatan kelompok-kelompok sipil moderat yang terbukti telah mampu melakukan pembinaan dan pendampingan dalam memperkuat toleransi, inklusivitas dan kebinekaan.  

Komponen lain dari masyarakat sipil moderat seperti Maarif Institute adalah Paramadina Institute of  Ethics and Civilization (PIEC). Marak dan meningkatnya intoleransi belakangan juga menjadi konsern lembaga studi di bawah Universitas Paramadina ini.

“Pengaruh politik internasional pada merebaknya gejala ekstremisme terorisme sangat bisa dirasakan. Terutama kebijakan politik luar negeri Amerika dan kebijakan tentang Izrael. Upaya melawan terorisme telah keliru.” kata Chairman PIEC, Pipip A. Rifa’i Hasan dalam talkshow bertajuk membentengi pemuda dari paham radikalisme dan terorisme, Selasa (27/3/2018).

Infiltrasi dan Radikalisasi

Radikalisme masuk sekolah seperti dipaparkan di atas, tidak serta merta hadir dan bukan problem yang dihadapi hari ini tanpa latar belakang dan sejarah panjang. Solahudin, penulis buku NII Sampai JI:Salafi Jihadi di Indonesia, mengungkap bahwa dalam konteks sejarah nasional, kelompok radikal Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) setelah penumpasan pemberontakan bersenjata dan pembubaran di tahun 1962, sudah cukup menyadari perlunya regenerasi.

“Salah seorang tokoh DI yang paling aktif melakukan perekrutan anggota baru pada pertengahan 1970-an adalah Haji Ismail Pranoto alias Hispran. Hispran sendiri banyak merekrut para tokoh Islam. Cara perekrutan yang dilakukan Hispran cukup unik. Ia tak pernah bicara Darul Islam ketika pertama kali mendekati orang-orang yang akan diajak masuk DI. Tokoh DI asal Brebes Jawa Tengah ini biasanya mengajak diskusi soal ancaman komunisme. Pada pertengahan 1970-an, isu komunisme ini memang cukup menyita perhatian publik, terutama setelah Amerika dipecundangi tentara komunis Vietnam pada 1975,” tulis Solahudin.

Dalam usahanya, Hispran berhasil mengajak bergabung Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir setelah terjadi beberapa kali diskusi. Keduanya memiliki latar belakang keluarga keturunan Arab yang tergabung dalam organisasi Al Irsyad Al Islamiyah. Kedua aktifis ini telah sedari mula mempunyai cita-cita memperjuangkan penegakan Syariat Islam.

Di tahun 1976, setelah gagal membentuk jamaah sendiri, Sungkar dan Baasyir sepakat bergabung ke DI mengikut Hispran. Muhammad Natsir, ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), meminta keduanya untuk memilih. Keduanya memutuskan lebih memilih DI.

Selain tokoh Islam, perekrutan pemuda juga menjadi bagian agenda regenerasi kelompok radikal. Aceng Kurnia, yang merupakan mantan ajudan imam besar DI/TII Sekarmadji Marijan Kartosuwiryo, adalah tokoh radikal yang menggarap perekrutan anggota baru dari kalangan pemuda dan mahasiswa.

“Ia dibantu Mamin Mansyur, murid Aceng Kurnia. Keduanya sukses merekrut para aktivis pemuda Islam di Jawa Barat, seperti Jarul Alam, aktivis GPI (Gerakan Pemuda Islam), Mursalin Dahlan, Sekjen BPMI (Badan Pembangunan Muslim Indonesia), yang juga aktivis Pemuda Muhammadiyah, Heri Haryadi, aktivis Muhammadiyah Jawa Barat, Udin Wahyudin, aktivis Pemuda Muhammadiyah dan lain-lain. Mereka ini disatukan dalam wadah Jamaah Pemuda Mujahidin (JPM) atau sering disebut juga Jamaah Para Pecinta Jihad. JPM ini dibuat terpisah dari DI dan dipimpin Mamin Mansyur. Tujuan kelompok ini adalah mencetak kader-kader DI untuk menyusup ke dalam struktur  pemerintahan Republik Indonesia. Mereka digembleng untuk menjadi generasi yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan RI, sehingga ketika generasi muda ini memimpin, syariat Islam bisa ditegakkan.” tulis Solahudin, yang melakukan wawancara anonim, juga wawancara Adung dan Baasyir.

Sejak tahun 1977, perekrutan dan pembinaan kader radikal menyasar makin banyak lembaga. Tim Uwen Juwaeni dan Boy Bahroya menyasar masjid kampus dan mahasiswa. Aktivis di masjid Salman ITB yang selesai mengikuti Latihan Mujahid Dakwah (LMD), sebuah training yang digagas oleh Imadudin Abdurahim, dosen ITB dan tokoh HMI Bandung, jadi target.

Tim ormas pemuda Islam di bawah Jarul Alam dan Udin Wahyudin menyasar aktivis GPI, PII dan Pemuda Muhammadiyah. Sedangkan tim pemuda masjid, di bawah Saud Efendi dan Idang Saiful Hidayat menyasar aktivis pemuda masjid yang bergabung dalam BKPMI (Badan Koordinasi Pemuda Masjid Indonesia).     

Pra Kondisi Radikalisme dan Pelintiran Kebencian

Infiltrasi dan radikalisasi pemuda, yang sudah berlangsung sejak lama (pertengahan 1970-an)  mengindikasikan lemahnya kuasa negara. Dalam penelitian Maarif Institute, tumpang tindih dan kurang jelasnya peraturan yang memayungi kegiatan OSIS, telah mendorong sekolah mereduksi kegiatan siswa menjadi sebatas penguatan aspek keagamaan semata. Pendidikan karakter yang digadang-gadang Negara sejak 2011, diterjemahkan hanya pada praktek ritual dan pandangan agama monolitik. Visi, nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan justru hilang.   

“Dalam konteks Indonesia, revolusi mental dan pendidikan karakter itu belum jalan. Kurikulum masih membingungkan. Anak sekolah itu memang ada dalam kondisi liminal. Galau. Jangan kita biarkan anak muda sendirian terlalu lama. Optimisme yang dominan dalam diri mereka akan membuatnya sehat, sementara pesimisme akan kehidupan membuatnya radikal akut” ujar Suratno, dosen Universitas Paramadina di Jakarta, Selasa (23/3/2018) .

Menurut alumnus Fakultas Filsafat UGM dan Goethe University di Jerman ini, perlu dicermati adanya pra kondisi yang memungkinkan kelahiran radikalisme dan ekstremisme.

“Kemunculan ekstremisme bisa diidentifikasi melalui lima cara. Pertama, absennya kritisisme. Hoaks dan ujaran kebencian menjadi dominan dalam masyarakat. Kedua, adanya sekelompok orang-orang yang berpotensi mendiseminasi ekstremisme yang bisa berupa para tokoh dan pemimpin karismatik, atau kelompok kecil yang berpikiran ekstrim seperti kelompok kerohanian Islam. Ketiga, faktor psikologi dan ekonomi. Terdapatnya orang-orang yang frustasi, terjebak dalam kemiskinan, ketidakstabilan emosi. Keempat, mulai berkembangnya ideologi pemberontak. Kelima, Adanya kekerasan sebagai dampak dari peristiwa politik maupun dendam pribadi” katanya.    

Penjelasan Suratno terkait pra kondisi lahirnya ekstremisme ini, perlu ditelusuri satu-persatu. Kritisisme, sebagai syarat bagi individu maupun untuk menolak provokasi berdasar kabar kibul (hoaks) dan konflik terkait SARA menjadi elemen penting untuk mengimunkan masyarakat dari ekstremisme. Absennya kritisisme memberikan kesempatan naik panggung kepada kelompok intoleran yang menggunakan kebenciannya untuk menghabisi kelompok lain di luar kelompoknya.

Dalam pandangan Cherian George yang melakukan studi kasus di Amerika, India dan Indonesia, rekayasa ketersinggungan agama dan ancamannya bagi demokrasi dimulai dari apa yang disebutnya sebagai pelintiran atas kebencian (hate spin). Jurnalis dan akademisi yang mengaku terbiasa hidup di negara yang tidak liberal seperti Singapura ini, mengaku bahawa keterkejutannya bermula dari demonstrasi kelompok Islam Garis Keras di Malaysia yang melarang dan membubarkan sebuah forum diskusi kebebasan beragama.

Polisi yang datang untuk menjaga ketertiban, justru meminta penyelenggara membatalkan acara karena alasan tidak ingin ada provokasi lebih lanjut dari massa demonstran.

Kelompok demonstran tersebut dalam pandangannya telah menunjukkan sisi gelap dari kuasa rakyat. Mereka dengan yakin menggunakan opininya untuk menjadi intoleran terhadap perbedaan dan mencekik kebebasan pihak lain.

Hal serupa menurutnya telah terjadi di mana-mana. Semua itu dalam pandangan Cherian George tidaklah merupakan sesuatu yang alami, sebagai respon spontan atas ketersinggungan dan perasaan terhina, tetapi telah direkayasa oleh wirausahawan politik untuk suatu kepentingan strategis.  

“Berbeda dari jaringan Sang Pariphar di India dan ideologi Hindutva-nya, intoleransi kelompok mayoritas di Indonesia tidak didorong oleh gerakan terpadu dengan doktrin yang jelas. Yang ada adalah sekian banyak organisasi dan kelompok kepentingan -partai politik, kelompok militan, lembaga pemerintahan serta organisasi muslim- yang tindakan-tindakannya, meskipun tidak terkoordinasi, telah menciptakan lingkungan yang menyuburkan kebencian. Presiden-presiden Indonesia mungkin tidak secara langsung memperoleh keuntungan dari pelintiran kebencian dan dampak kerasnya. Mereka memperoleh kekuasaan terlepas dari, bukan akibat dari, intoleransi yang berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi. Meskipun pemerintah Indonesia membanggakan ‘perpaduan yang harmonis antara berbagai peradaban’ di negara ini, mereka tidak dapat mengaku telah memberikan tempat yang setara bagi kelompok minoritas dalam demokrasi terbesar ketiga di dunia ini.” tulis Cherian George dalam bukunya Pelintiran Kebencian yang diterjemahkan dan diterbitkan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina.

Tokoh Radikal dan Agenda Politiknya

Terkait pemimpin karismatik yang dapat mendiseminasi paham radikal seperti penjelasan Suratno, yang juga peneliti di Lakpesdam NU, laporan No 44 dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), sebuah lembaga yang dipimpin Sidney Jones, bisa dijadikan rujukan.     

Melansir IPAC Report No 44 (rilis 6 April 2018) bertajuk After Ahok: The Islamist Agenda in Indonesia,  kampanye intensif pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok Islamis maupun perpecahan internal eksponen gerakan 212,  membuat Indonesia masih mampu eksis sebagaimana sekarang. Sulit bagi Indonesia untuk bergerak ke kanan menjadi negara Islam. Tetapi, gerakan 212 betul-betul telah mengubah politik Indonesia. Kartu politik yang dibingkai untuk membela agama dari serangan non muslim, nyatanya cukup efektif bila digunakan.

“… Rumusannya jelas: instruksi diberikan kepada umat Islam melalui media sosial dan khutbah Jumat; Jakarta menjadi terhenti oleh demonstrasi massa; dan pemerintah menyerah. Formula ini sepertinya memang tidak akan berhasil melawan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada 2019, tetapi para politisi menjadi punya ide bahwa hal tersebut tidak ada salahnya untuk diujicobakan. Keberhasilan gerakan 212 melawan Ahok setidaknya telah menimbulkan suatu kesadaran di antara para politisi konservatif dan aktivis Islamis bahwa kepentingan taktis mereka sangat mungkin bisa bersatu.”

Laporan IPAC ini secara rinci mengeksplorasi siapa saja menjadi komponen Gerakan 212. Aliansi taktis itu terdiri dari; jaringan salafi-modernis di bawah pimpinan Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin, FPI di bawah kepemimpinan Habib Rizieq Shihab, Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Ummat Islam (FUI) di bawah kendali Muhammad al Khattath, dan Majelis Dzikir yang terdiri dari kelompok dzikir terafiliasi politisi juga kelompok pengajian urban besutan ustadz seleb .

Kontradiksi-kontradiksi internal seperti pandangan mendasar keislaman mereka dan latar belakang agenda politik masing-masing kelompok partisipan dengan cepat memecah aliansi taktis ini karena persaingan satu sama lainnya.

Aliansi taktis gerakan 212 dan  kampanye anti Ahok disebut bermula dari dua kelompok gerakan Islamis yang disebut; Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) di bawah FPI dan kelompok masyarakat Betawi, dan Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) yang diinisiasi jejaring Bachtiar Nasir. Kedua kelompok ini telah menjadi oposan pasangan Jokowi-Ahok di Pilkada 2012 dan mendukung Prabowo di Pilpres 2014.

Pemerintah Joko Widodo merespon aksi politik 212 itu dengan apa yang diistilahkan oleh kelompok Islamis dengan “kriminalisasi ulama” dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Januari 2017, Habib Rizieq menjadi tertuduh bagi sebuah kasus perselingkuhan dan pornografi dengan Firza Husein, seorang perempuan eksponen 212 ketua Yayasan Solidaritas Keluarga Cendana.

Demi menghindari tuntutan polisi, Habib Rizieq memilih membawa keluarganya ke Arab Saudi dan menjadi pelarian. Bachtiar Nasir, diinvestigasi mengenai pencucian uang dan aliran dana untuk membantu aksi terorisme. Muhammad al Khattath, pimpinan eksponen 212, yang coba melanjutkan dengan aksi 313 tak urung diperiksa polisi. Al Khattath mendekam dalam tahanan sejak 1 April dan bebas kembali pada 12 Juli 2017.

Al Khattath, mantan aktivis HTI yang dikeluarkan karena pandangan politiknya memilih jalur parlementer dan menjadi caleg PBB (namun tidak lolos), terus mengupayakan aliansi taktis ini bisa digerakkan dengan menginisiasi Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS).  

Sejak dideklarasikan pada 19 Agustus 2017 (bertepatan dengan ulang tahun FPI),  GISS menjadi upaya al Khattath terus menjaga agenda politik Islamis bisa berjalan. November 2017, deklarasi GISS di Yogyakarta, mengikutsertakan dua politisi yakni Prabowo dan Amien Rais.

Al Khattath menggunakan GISS untuk membentuk semacam jejaring masjid di mana aktivisnya diharap mampu mengajak warga untuk tetap berjamaah dan memonitor kehadiran mereka.  

“Kebangkitan Islam itu terjadi jika umat Islam sudah rapi berbaris. Sudah shalat subuh berjamaah. Tidak ada logikanya umat Islam bisa kalah dari umat lain, karena mereka lebih dulu bangun dan bersiap sementara yang lain masih tertidur” kata Al Khattath dalam ceramahnya di masjid As Syafiiah, Cianjur, Ahad (8/4/2018).

Kedatangan al Khattath di Cianjur bekerjasama dengan jejaring lokalnya, GARIS (Gerakan Reformis Islam). Organisasi ini dipimpin Chep Hernawan, seorang wirausahawan. GARIS adalah ormas dengan sejumlah kasus mengarah kepada aksi radikalisme. Tercatat, GARIS pernah membubarkan Konferensi Tritunggal Mahakudus (KTM) di lembah Karmel Cikanyere, Cianjur, Tahun 2007.

Mengutip Tempo.co, Chep Hernawan pernah dibui saat petugas gabungan dari TNI dan Polri menangkap tujuh orang diduga anggota ISIS. Penangkapan Chep Hermawan bersama enam rekannya, terjadi di SPBU Cilopadang, Cilacap. Chep dan kawan-kawannya saat itu baru pulang menengok Abu Bakar Baasyir di LP Nusa Kambangan. Di mobil mereka ditemukan atribut ISIS seperti bendera. Chep mengklaim sudah mengeluarkan sekira Rp1 Milyar rupiah dalam proses pemberangkatan eksponen ISIS ke Suriah. Termasuk pemberangkatan sosok yang videonya viral, Bahrun Naim.

Belakangan pria yang berbisnis barang bekas ini menandatangani pernyataan tidak lagi menjadi pimpinan ISIS wilayah Indonesia di markas Kepolisian Resor Cianjur. Chep pernah dilaporkan atas kasus dugaan penipuan uang Rp150 juta pada 20 Februari 2013. Pelapor mau memberikan uang tambahan bagi modal usaha setelah Chep mengaku mendapat proyek tunjuk langsung dari Pemprov Jabar. Kapolda Jabar juga menyita 16 mobil dari rumah Chep Hernawan, Senin (29/6/2015) atas dugaan penggelapan dengan modus leasing.

Jejaring dan pengaruh Terorisme Internasional

Paham radikal dapat mengalami pasang surut. Yang dulu radikal ada kemungkinan menjadi moderat dan yang moderat bisa menjadi radikal.

“Yang menarik, ideologi teroris yang mudah melakukan pengkafiran, sama mengalami dinamika. Kaum Khawarij, yang merupakan cikal bakal kaum radikal, dalam sejarah Islam klasik yang berada di Oman, sekarang tidak lagi menganut paham tersebut. Kelompok yang dulunya ekstrem, justru tidak lagi,” kata Pipip A Rifai Hasan, direktur PIEC Paramadina, Selasa (27/3/2018).

Dalam bukunya NII sampai JI, Solahudin menjelaskan perihal naik turunnya radikalisme. Perang Afghanistan di akhir tahun 1980-an dan menjelang keruntuhan Uni Soviet berkontribusi memperbesar skala penyebaran ajaran Salafi Jihadi. Doktrin jihad menemukan lahan suburnya pada masa perang tersebut. Doktrin fiqh dari Ibnu Taymiyah dan para ulama Salaf, dan tauhid hakimiyah yang menjadi pemahaman para pemimpin Mujahidin seperti Abdullah Azzam dan Abdul Rasul Sayyaf dapat menjadi lebih praktis. Musuh kaum komunis dan pemerintah lokal yang dianggap murtad nampak di depan mata. Sementara bukti empiris kemenangan kelompok Mujahidin atas lawannya bisa disaksikan dan dirasakan.

Kemenangan kaum Mujahidin ini menjadi dalil bahwa perjuangan mereka ada di jalan kebenaran. Kesemua ini menjadi faktor yang bercampur-baur membesarkan ajaran Salafi-Jihadi.

Usai perang melawan Soviet (Februari 1989) dan Afghanistan menjadi negara damai tanpa invasi, perpecahan mulai timbul di kalangan Mujahidin. Kebingungan timbul terkait medan jihad berikutnya. Dua pandangan yang muncul adalah jihad harus diarahkan untuk melawan kafir ajnabi (kafir asing) yang menduduki negeri Islam seperti Palestina, Mindanao, Kashmir dan lain-lain. Pandangan ini dianut oleh Abdullah Azzam, pendiri HAMAS. Sementara kelompok Tanzim Jihad dari Mesir lebih memilih memerangi kafir mahaly (kafir tempatan), yakni para penguasa negeri-negeri Muslim yang murtad.  

“Perbedaan pandangan keduabelah pihak ini sulit didamaikan karena, keduanya tak saling menyukai. Abdullah Azzam tak menyukai gagasan jihad melawan pemerintah-pemerintah Arab yang sudah membantu jihad Afghanistan. Apalagi ia masih membutuhkan bantuan dari pemerintah-pemerintah Arab untuk melaksanakan proyek selanjutnya yaitu, Jihad Palestina. Selain itu ia juga tak menyukai para aktivis Jihad Mesir yang sering menghujat Ikhwanul Muslimin (IM), organisasi di mana Azzam sendiri menjadi salah satu anggotanya. Ayman Al Zawahiri, tokoh Tanzim Jihad Mesir, yang saat itu menetap di Peshawar pernah menulis buku Bitter Harvest yang menuding IM sebagai kolaborator pemerintah murtad dan menyebut IM sebagai ‘a tool in the hand of tyrants’, dan tak menyukai Azzam, karena dianggap menghalangi rencana mereka untuk mengobarkan jihad melawan penguasa murtad. Mereka juga marah karena Abdullah Azzam dianggap telah merebut berbagai bantuan keuangan dari lembaga donor Islam bagi proyek kemanusiaan yang dikelola kelompok jihad Mesir. Mereka menuding Azzam telah menebar rumor bahwa orang-orang Mesir mendapat bantuan dana dari pemerintah Amerika dan organisasi Kristen sehingga donor-donor Islam menjadi enggan membantu mereka dan juga menyebarkan rumor bahwa Azzam telah mencuri dana bantuan dan menyalahgunakan dana itu” tulis Solahudin yang mengutip Lawrence Wright.         

Lawrence Right adalah jurnalis The New Yorker dan pernah mengajar selama dua tahun di American University di Kairo, Mesir.  Karyanya Looming Tower: al-Qaeda and the Road to 9/11 mendapatkan Pulitzer Prize tahun 2007 untuk kategori non fiksi umum.  

Karya yang didasari riset investigatif ini mengurai sejarah terorisme dan akar kekerasan dari sejak ketokohan Sayyid Qutb yang pengaruh ajaran radikalnya terdapat pada pemikiran Osama bin Laden, Ayman al Zawahiri maupun eksponen Mujahidin Afghanistan lainnya. Kelahiran al Qaeda menjadi sebuah organisasi Jihadis, memungkinkan peristiwa pemboman 9 September 2001 dapat terjadi. Rangkaian teror global memang bermula dari fatwa jihad terhadap Amerika dari Bin Laden yang dikeluarkan Agustus 1996.

Menurut Wright, keberhasilan Daniel Coleman, agen CIA yang berkantor di Alec Station (terrorist financial links), sub bagian dari pusat kontraterorisme CIA, dalam membongkar jejaring kelompok radikal jihadis, telah memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan yang kelak akan timbul di benar semua orang. Dari mana gerakan terorisme jihadis muncul dan mengapa Amerika menjadi sasaran?

Coleman, menurut Wright harus berusaha sendirian mencari bagaimana paham radikal itu bisa menjadi virus yang sedemikian cepat menyebar di dunia Islam yang sedang bergelora.  

“Aspek paling menakutkan dari ancaman baru ini adalah kenyataan bahwa nyaris tak ada orang yang menanggapinya dengan serius. Ancaman ini terlalu aneh, terlalu primitif dan eksotis. Jika dibandingkan dengan keyakinan Amerika terhadap modernitas, teknologi, dan idealisme mereka sendiri untuk melindungi diri mereka dari keganasan sejarah, isyarat bin Laden dan para pengikutnya tampak sangat mengada-ada dan bahkan menyedihkan. Tetapi al Qaeda bukanlah sekedar sisa-sisa sejarah Arab abad ke-7. Al Qaedah telah belajar menggunakan peralatan modern dan gagasan modern, yang tentu saja tidak mengherankan karena kisah al Qaeda sendiri sesungguhnya berawal dari Amerika pada era yang belum lama silam” tulis Lawrence Right dalam prolog bukunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Sejarah Teror: Jalan Panjang Menuju 11/9. [ ]

Posted in ,

Leave a Comment