Pisau Media di Tangan Oligarki

Pemerintahan rezim daripada Soeharto yang totalitarian, ditandai dengan dominasi total atas seluruh ranah kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lainnya, dan media dijadikan semata-mata alat politik kekuasaan untuk menghegemoni rakyat agar patuh pada penguasa.

Meski hidup di bawah penindasan selama lebih dari 30 tahun di era kekuasaan Soeharto, ironisnya sebagian orang merasa nyaman, aman dan apolitik. Ada dua kemungkinan, pertama, mereka yang merasa nyaman adalah bagian dari rezim yang diuntungkan saat ia berkuasa, kedua, politik kekuasaan Soeharto memang berhasil.

Contoh kecil di kampus-kampus yang notabene adalah lembaga pendidikan, kerap ditemukan mahasiswa-mahasiswa apolitik dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor. Ini mungkin salah satu keberhasilan mesin propaganda kala itu. Berpolitik di luar koridor mainstream apalagi bersikap kritis dan melawan di masa itu adalah subversif.

Rakyat dibuai sehingga terlena dengan semua kenyamanan semu yang diproduksi massif pemerintah kala itu. Salah satu instrumen yang digunakan tentunya adalah media. Media memainkan peran penting dalam setiap pemerintahan. Ia dapat menjadi alat penyadaran dan meningkatkan pengetahuan masyarakat di tangan orang-orang adil dan bijak. Tapi bisa menjadi senjata efektif untuk melumpuhkan kesadaran masyarakat dan menipu mereka.

Bagaimana tidak, rakyat yang sudah diberangus, dirampas kebebasan, diancam, ditakut-takuti, dikontrol penuh, ditindas, dimatikan daya kritisnya dengan argumen rapuh namun seolah kokoh, lalu masih mengaku lebih enak hidup di masanya.

Saat muncul pertanyaan mengapa kita tidak pernah mendengar ada protes luas di Amerika, padahal kesenjangan ekonomi dan diskriminasi ras begitu tinggi di negara itu sampai-sampai lahir gerakan Occupy Wall Street dan Black Lives Matter.

Dr. Harried Fraad, konsultan kesehatan mental Amerika mengutip pernyataan seorang filsuf Perancis bahwa ada dua faktor yang bisa meninabobokan masyarakat dalam sebuah pemerintahan sehingga mereka bukan saja takut bangkit untuk memprotes kondisi yang berlaku bahkan seolah merasa tidak berhak dan tidak punya wewenang untuk melakukannya, pertama faktor eksternal yang koersif yaitu kekuatan militer yang disalahgunakan, kedua, propaganda di sekolah, keluarga dan instansi pemerintahan.

Adalah realitas bahwa di masa pemerintahan Soeharto seluruh jabatan pemerintahan mulai dari kepala desa hingga presiden dikuasai militer. Dalam keluarga pegawai pemerintahan semua harus memilih partai tertentu. Di sekolah anak-anak dicekoki pelajaran-pelajaran terutama sejarah bangsa yang masih sangat memerlukan klarifikasi dan cenderung dibengkokan demi keuntungan penguasa. Tentunya disini media menjadi ujung tombak.

Di masa pemerintahan Wodrow Wilson di Amerika tahun 1916 berkecamuk PD I dan rakyat Amerika saat itu sangat anti-perang dan tidak punya alasan untuk terlibat dalam perang.

Namun Wilson membentuk sebuah komisi propaganda resmi bernama Creel Committee yang dalam waktu 6 bulan berhasil mengubah rakyat anti-perang menjadi massa yang histeris dan haus perang. Mereka sangat bernafsu menghancurkan segala yang berbau Jerman. Rakyat Amerika ketika itu sangat bersemangat terjun ke medan perang untuk menyelamatkan dunia. (Noam Chomsky, Politik Kuasa Media, Jalan Baru, 2017).

Sejak saat itu cara yang sama digunakan untuk membangkitkan semangat massa menghancurkan ideologi atau kekuatan target yang diinginkan. Creel Committe diback up orang-orang semacam John Dewey dan para intelektual lainnya. Mereka terbukti bisa menyulap massa yang tenang menjadi beringas lewat tulisan-tulisan provokatif dan propagandanya.

Memang media adalah pisau tajam yang bisa membelah realitas, sekaligus menipu mentah-mentah masyarakat dengan propagandanya. Ia bisa mencerdaskan masyarakat sekaligus membodohinya, tergantung di tangan siapa ia dikuasai.

Tidak diragukan perubahan sistem besar atau transisi politik di sebuah negara, akan mengakibatkan perubahan pada sub-sistem yang ada di dalam negara itu termasuk media.

Penggulingan Soeharto pada tahun 1998 telah menciptakan sebuah proses peralihan kekuasaan dari sistem politik totalitarian dan otoriter menuju demokrasi, setidaknya itu yang tampak dari semangatnya. Meski dalam praktiknya perjuangan menuju masyarakat demokratis masih terlampau jauh.

Karena demokrasi dalam pandangan Noam Chomsky ada dua jenis, yang membatasi kebebasan masyarakat dengan perwakilan-perwakilan tokoh yang dianggap layak mengurus urusan semua orang, dan yang memberikan kebebasan masyarakat untuk mengurus urusannya sendiri karena dianggap dewasa dan mampu.

Pasca reformasi 1998 selepas era totalitarian apakah Indonesia masuk alam demokrasi, masih merupakan pertanyaan yang harus dijawab serius. Nyatanya kekuatan-kekuatan yang dahulu berkuasa masih berperan di negara ini, bermetamorfosis menjadi kekuatan-kekuatan oligarki yang tersebar.

Kelompok-kelompok elit kecil di tengah masyarakat Indonesia dengan kekuatan finansialnya ternyata masih menguasai sendi-sendi vital masyarakat termasuk korporasi dan media. Mungkin pemerintah punya media nasional namun kebebasan pasca reformasi di bidang informasi dan perkembangan teknologi dewasa ini membuat media tidak hanya dikuasai mereka tapi juga raja-raja kecil itu.

Media sudah menjadi industri saat ini bukannya menjadi lembaga penerangan masyarakat, jelas lebih mengejar profit dan tujuan komersial ketimbang penyadaran dan tujuan-tujuan kemanusiaan. Maka tidak aneh jika hoax menyebarluas dan rakyat menjadi bodoh bukannya pintar.

Disinilah kaum oligark memancing di air keruh, selain memenuhi brangkasnya dengan cara menipu masyarakat juga membodohi mereka untuk meraih kepentingan politiknya. Maka benar jika ada yang mengatakan jika kebohongan diulang-ulang ia akan menjadi politik, bukan kebenaran. Masyarakat percaya kebohongan sebagai kebenaran dan membelanya mati-matian, bahkan jihad.

Kita jadi ragu apakah perkataan Richard Wolff bahwa penguasa sebenarnya di sebuah negara bukanlah pemerintah tapi korporasi dan penguasa ekonomi. Namun yang pasti rakyat yang sadar harus merebut kembali dominasi media ini dari tangan oligarki meski minim dana. Jangan pesimis tidak bisa menaklukkan Goliath yang bersenjata lengkap hanya dengan berbekal batu. Tugas saya, anda dan semua yang sadar untuk berbagi kesadaran kepada sesama.

Era keterbukaan memberikan peluang kepada kita untuk memanfaatkan media demi memberikan informasi sahih dan mencegah supaya masyarakat tidak dibodohi kembali. Adalah sebuah keniscayaan bahwa kita harus mulai berjibaku lewat warung-warung kopi, tempat-tempat nongkrong, masjid, gereja dan lain-lain untuk memberikan counter berita, menangkis semua pemberitaan dan informasi-informasi menipu yang hanya akan memperbudak kita di kemudian hari.

Media harus berada di tangan orang-orang sadar bahwa ia adalah alat untuk mencerdaskan bangsa bukan alat politik dan kekuasaan. []

Posted in

Leave a Comment