Partai, Oligarki dan Demokrasi Kita

Oleh Puja Nugraha

Istilah oligarki mencuat kembali baru-baru ini melalui artikel Hendardi Partai-Partai Setelah Soeharto di harian Kompas (12/3/2018). Tulisannya mengajak kita membincangkan kembali apa dan bagaimana oligarki. Oligarki dalam konsepsi tersebut mendapat tambahan kata sifat predatorik (predatory oligarchy). Artikel Ketua Badan Pengurus Setara Institute itu seperti hendak mengingatkan publik, bahwa fenomena munculnya partai baru pada pemilu 2019, adalah fenomena demokrasi oligarki. Baik yang saling bersaing maupun berkoalisi dalam kontestasi politik sekarang.

Oligarki, merujuk pada istilah asalnya adalah kekuasaan yang dijalankan oleh beberapa (sedikit) orang yang memiliki makna negatif karena publik (warga negara) menjadi tidak berdaulat. Menegaskan tegaknya oligarki di era pasca Soeharto, di mana banyak orang menganggapnya sebagai suatu era demokratis, era reformasi adalah analisis yang perlu mendapat perhatian lebih karena menunjukkan adanya lubang hitam reformasi.

Sejauh ini, buku Jefrey A Winters Oligarki yang diterjemahkan dan diluncurkan beberapa tahun lalu (2011), memang telah memantik  perbincangan khalayak untuk membaca situasi ekonomi politik di Indonesia kini secara lebih faktual. Oligarki menurut Winters merujuk suatu politik pertahanan kekayaan kaum oligark. Politik dengan segala dinamikanya, sebenarnya hanya bekerja untuk mempertahankan sebesar mungkin sumber daya material dan kekuasaan para oligark, yang coba digerus oleh publik demokratis dan proses demokratisasi.

Profesor dari Northwestern University ini menyebut empat tipe oligarki, yakni; oligarki panglima, oligarki penguasa kolektif, oligarki sultanistik, oligarki sipil. Dalam pandangan Winters, Indonesia pasca Soeharto berada di bawah kendali tipe oligarki penguasa kolektif.  Era reformasi memang membawa angin segar bagi pendukung demokratisasi. Tapi kita tahu, jika segala hal yang tak masuk akal terus hadir setiap hari, demokrasi sedang berjalan ke arah keliru dan akan menutup keran partisipasi (emansipasi) publik. Kekuasaan menjadi tidak benar-benar berada di tangan publik.

Berita korupsi, konflik horizontal antar masyarakat karena isu SARA, terorisme radikalisme, sengketa lahan pertanian, perkebunan dan tambang, kerusakan ekologi, seolah tak pernah sepi sehingga menutupi banyak kabar baik yang menawarkan rasa optimis hidup berbangsa. Melihat bagaimana cara berkoalisi dan berkompetisi multi partai sejauh ini, agaknya analisis bahwa partai-partai yang ada adalah partai-partai oligark, tidak terlalu meleset. Pertimbangan kesamaan ideologi tidaklah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kawan koalisi. Partai-partai bisa berkoalisi di kabinet (pemilu presiden), bertempur di pilkada satu daerah, atau berkoalisi lagi di pilkada lainnya.

Tidak ada rumusan koalisi konsisten (ideologis). Koalisi yang ada adalah melulu koalisi transaksional bagi-bagi rente. Dengan begitu, tugas utama partai politik melakukan kaderisasi dan pendidikan politik jadi terabaikan. Padahal tanpa komitmen partai untuk melakukan pendidikan politik, warga negara hanyalah objek, bukan subjek kepolitikan.

Apakah dengan begitu partai politik telah menjadi subjek? Tidak juga.

Tanpa kaderisasi dan pendidikan politik progresif yang membuat partai mampu melahirkan politisi berkarakter, politikus atau tokoh populer akan bisa dengan tiba-tiba duduk di pucuk pimpinan nasional atau daerah. Tanpa pendidikan politik masyarakat akan gandrung pada populisme yang justru merugikan partai politik karena tokoh populer atau oligark akan dengan mudahnya berpindah dari satu partai ke partai lain. Sedikit saja si tokoh berselisih dengan pengurus pusat suatu partai yang mengusungnya sejak awal, akan ada dan masih banyak partai lain siap menampung. Hal ini disebabkan orientasi partai adalah kekuasaan an sich, minus orentasi pendidikan politik. Pendidikan politik dimaksud adalah partai siap bertukar posisi. Baik sebagai partai penguasa maupun partai oposan.

Siapa yang dirugikan? Tentu saja partai politik sendiri karena dianggap publik tidak dapat dipercaya dan mampu mewakili kepentingan mereka, yang sering terbukti dalam banyak survey opini publik.

**

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah dihadapkan pada beberapa visi. Negara satu partai, pernah diangankan Sukarno. Jika pada era 1930-an dia menyebutkan soal partai pelopor,   maka staatspartij (partai negara) merupakan filosofi politiknya setelah terpilih menjadi presiden pasca proklamasi 17 Agustus 1945.

Menurut Sukarno, yang konsepsinya dipengaruhi oleh konsep negara integralistik dari Supomo, partai negara justru akan menyatukan semua kelompok kepentingan karena didasari semangat gotong-royong. Sesuatu yang lebih dinamis daripada sekedar semangat kekeluargaan. Dalam pidatonya pada 23 Agustus 1945, Sukarno mengumumkan langkah-langkah pemerintah untuk mendukung pembentukan PNI-Staatspartij, suatu partai yang akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala situasi dan segala bidang.

Ide ini mendapat tentangan dari politisi, terutama Hatta dan Syahrir. Pada pidato 29 Agustus, Hatta menyebut peran sentral KNIP, tanpa sama sekali menyinggung partai negara yang disebutkan Sukarno.  Syahrir yang diminta Sukarno untuk menjadi ketua partai negara menolak tawaran itu. Sehingga konsep partai negara hanya bertahan sembilan hari. Pada 31 Agustus, pembentukan partai negara ditunda. KNIP dan Badan Pekerja KNIP yang dipimpin Syahrir pada 30 Oktober membuat pengumuman dibolehkannya didirikan partai-partai sesuai ideologi dan aliran dalam masyarakat. Selanjutnya, pada 1 November pemerintah mengumumkan akan dilaksanakannya pemilu sebagai komitmen pemerintah pada demokrasi.

Pengumuman resmi pemerintah (Maklumat No X) yang ditandatangani Hatta pada 3 November menyetujui pendirian partai-partai seperti yang diusulkan BP, sehingga partai-partai diminta mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu Januari 1946. Sejak itu kita mengalami apa yang disebut era demokrasi parlementer.  Suatu era yang disebut Sukarno sebagai era krisis gezag.  Suatu era di mana terjadi kekacauan dan pengacauan. Di mana pemerintah tidak memiliki wibawa.  

Sejarah keterbukaan untuk partai-partai itu berakhir tragis. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Sukarno membubarkan partai dan parlemen dan mengembalikan konstitusi pada UUD 1945. Konsepsi Sukarno yang disebutnya sebagai demokrasi terpimpin itu dibaca Hatta sebagai sistem diktator.

“Dalam suatu kritik terhadap konsepsinya kira-kira tiga tahun yang lalu saya bandingkan dia dengan Mephistopheles dalam hikayat Goethe’s Faust. Apabila Mephistopheles berkata, bahwa dia adalah ein Teil jener Krafte, die sets das Bose will und stets das Gute Schafft- Satu bagian dari suatu tenaga yang selalu menghendaki yang buruk dan selalu menghasilkan yang baik- Sukarno adalah kebalikan dari gambaran itu. Tujuannya selalu baik, tetapi langkah-langkahnya kerapkali menjauhkan dia dari tujuan itu.  Dan sistem diktator yang diadakannya sekarang atas nama demokrasi terpimpin akan membawa ia kepada keadaan yang bertentangan dengan cita-citanya selama ini.” tulis Hatta dalam artikelnya Demokrasi Kita yang diterbitkan Panji Masyarakat menanggapi keputusan Sukarno mengeluarkan Dekrit tersebut.   

**

Baik sistem diktator yang disebut Hatta di masa Sukarno atau oligarki sultanistik di masa Suharto yang disebut Winters, mereka yang mendukung demokrasi -karena beranggapan bahwa demokrasi dapat melahirkan transformasi (emansipasi publik)- akan selalu menjadi penentangnya.

Namun, yang paling membedakan oligarki sultanistik era Soeharto dan oligarki penguasa kolektif pasca Soeharto, secara de jure bisa dilihat dari jumlah lembaga negara. Ada perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Pakar tata negara Mahfud M.D secara meyakinkan menyebut bahwa kita sudah menganut asas hexa politica, karena pilar kekuasaan berada dalam sembilan lembaga, bukan lagi trias politica. Sudah sedemikian terbatasnya kekuasaan satu institusi di era reformasi ini sehingga tak perlu banyak kekuatiran bahwa satu lembaga akan menjadi terlalu berkuasa dan otoriter.

Menghadapi dinamika sejarah dari kebebasan menjadi feodalisme, dari revolusi-kebebasan-menjadi diktatorship, dari kebebasan menjadi oligarki penguasa kolektif, kita perlu sama-sama menentukan dasar perjuangan. [  ]

Posted in

Leave a Comment