Islam Nasakom Vs Islam Transnasional

Sejarah berulang. Pergolakan politik yang terjadi di Indonesia sejak pilpres 2014 seperti mengulang situasi politik era 60-an. Kubu nasionalis dan Islam tradisional bertarung dengan kubu sosialis dan Islam modernis.

Kubu nasionalis diwakili PDIP, pewaris trah PNI. Islam tradisional diwakili Partai Kebangkitan Bangsa, pewaris Partai NU. Sedangkan di gerbong sebelah, kubu PSI diwakili oleh Gerindra dan kubu Islam modernis diwakili oleh PKS. Gerindra sebagai titisan PSI dapat ditebak. Prabowo adalah anak dari Soemitro Djojohadikusumo, tokoh PSI yang terkondisi mendukung PRRI/Permesta dan melawan Soekarno.

Bagaimana mengaitkan PKS dengan Masyumi? Bukankah Masyumi direpresentasikan oleh Partai Bulan Bintang pimpinan Yusril Ihza Mahendra? Secara de jure dan klaim historis bisa saja ada eksponen Masyumi yang kini aktif di PBB. Tapi secara gerakan, jaringan, dan ideologi PKS lebih mirip Masyumi.

Meskipun geneologinya banyak mengadopsi gerakan Ikhwanul Muslimin-nya Hasan al Banna, bila dirunut ke atas maka pandangan dan watak PKS dan Masyumi relatif sama, sebagai murid ideologi dari Syaikh Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al Husaini Al Afghani. Karena pondasi modernisme dan pan-islamisme maka kubu Islam tradisional menyatakan keluar dari Masyumi. Sejak itu tak ada lagi persatuan kaum Islam modernis dan tradisional.

Dulu, PSI dan Masyumi bersatu padu gulingkan Soekarno. Kini, simpul Gerindra dan PKS dijahit oleh Soeripto, mentor Soe Hok Gie, yang kini duduk di Majelis Syura PKS. Apakah Soeripto berperan sebagai orkit PSI yang masuk ke PKS, ataukah aktivis PKS yang sedang menjalankan misi dakwah ke Gerindra, ataukah PKS dan Gerindra berasal dari produk yang sama?

Kubu nasionalis cenderung dekat dengan China dan kubu sosialis punya koneksi dengan AS. Garis NU itu tradisional. Tapi dengan melihat jejak pribumisasi Islam dan kemaslahatan yang lebih besar, NU berdiri di belakang Soekarno. NU tidak ingin hanya PKI yang mengitari Soekarno. Maka PKB harus membela PDIP yang dihajar terus dengan isu PKI dan antek China. Padahal pada masa lalu, Banser NU itu punya peran penting sebagai operator lapangan pembasmian PKI pasca Gestok. Bila isu ini awet hingga 2019, dikhawatirkan rezim Jokowi tidak lanjut dua periode.

Bagaimana posisi kelas menengah yang ada di komunitas minoritas seperti Syiah, Ahmadiyah, dan kepercayaan lokal? Praktik politik aliran selalu menyisakan luka bagi kaum minoritas. Politik aliran memakai jargon keselamatan bangsa dari serbuan asing dan pengkhianatan kaum minoritas. Propaganda populisme ini berbahaya, sebab menjadikan sentimen SARA sebagai satu satunya pisau analisa. Bayangkan apa yang terjadi bila isu SARA dipakai dalam kontestasi politik pada bangsa yang majemuk dan tersebar sangat luas seperti Indonesia.

Dulu Orde Baru memakai pola ini untuk menundukkan perlawanan daerah. Perlawanan yang dimaksud adalah bukan gerakan separatis, melainkan komunitas masyarakat sipil yang independen, swadaya, swakarsa, swadana. Hasilnya kita tahu semua. Bagi warga daerah, terutama di luar Jawa, Orde Baru adalah representasi Kerajaan Jawa yang menganggap daerah lain sebagai koloni yang wajib memberikan upeti sebagai tanda kepatuhan. Munculnya Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka adalah reaksi dari praktik fasisme Orde Baru.

Inilah perbedaan utama cara pandang Soekarno dan Militer dalam melihat kemajemukan bangsa. Soekarno ingin semua kekuatan bersatu dalam wujud bangsa Indonesia. Kekuatan bangsa karena perbedaannya dan keberanian kita untuk saling interaksi sebagai wujud musyawarah. Bersatu itu menyatukan diri. Tapi identitas dan karakter lokalnya tetap eksis.

Sedangkan militer melihat kemajemukan sebagai ancaman. Komunitas majemuk yang tidak bisa ikut satu komando dianggap berbahaya karena tidak melebur menjadi suatu entitas baru. Inilah hakikat dari stabilitas politik, sentralisasi kekuatan dengan cara masyarakat sipil diambangkan (floating mass).

Kini jargon Orde Baru kembali muncul. Setiap hari kita mengonsumsi provokasi SARA, pandangan biner yang semakin kental: pribumi vs Non pribumi, Islam vs non-Islam, Ahlussunah vs Non-Sunni. Tiga produk isu yang digoreng dan direproduksi: Anti China, anti PKI, dan anti Syiah. Isu ini muncul 2010-an, bersamaan dengan Arab Spring dan pelemahan AS di Timur Tengah, munculnya China sebagai kekuatan ekonomi politik baru.

Jargon populisme memang menawarkan harapan. Pembukaan lapangan kerja, land reform, nasionalisasi aset strategis, pajak rendah, perumahan murah, proteksi produk dalam negeri, adalah tawaran yang menarik bagi kelas menengah semacam kita. Apalagi kompetisi global saat ini memang cukup mengkhawatirkan. https://tirto.id/kota-besar-dunia-kian-tak-ramah-orang-miskin-amp-kelas-menengah-cyDB

Kita Kita kewalahan mempertahankan segala sesuatu yang menjadi “hak kita”. Mata kita sepet melihat orang asing menjadi raja di “wilayah kita”. https://economy.okezone.com/read/2017/11/30/470/1823256/generasi-milenial-terancam-sulit-dapat-rumah-pengembang-diharap-bangun-hunian-berkonsep-kota-baru

Tentu saja faktanya tidak sehitam putih di atas. Tidak pernah ada pertarungan yang bebas total. Proteksi negara selalu hadir dalam bentuk yang beragam agar korporasi tidak dapat semaunya mengatur hajat hidup orang banyak. Alih alih meraih kesejahteraan kolektif, populisme bisa diartikan sebagai pengalihan isu perselingkuhan militer dan korporasi global. Karena korporasi butuh stabilitas dan militer butuh logistik.

Di manakah koordinat kita dalam konstelasi ini? Gerakan Pembebasan Pengetahuan sebagaimana misi suci Pirate internasional punya konsekuensi. Sebagian dari kita mungkin juga punya gerbong anak milenial. Jumlah yang signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga sikap keberagamaan dan politik kita turut menentukan bagaimana nasib bangsa ke depan.

Posted in

Leave a Comment