Birokrasi

Dia mengeluh, instansinya susah diubah. Padahal instruksi langsung menteri sudah berulang kali dikeluarkan. Dia sendiri juga sulit untuk menggiring alur birokrasi yang sudah jadi pakem. Katanya, penguasa kementerian ini bukan menteri atau dirjen, tapi kasubdit. Merekalah penggerak utama program kementerian ini.

Jabatan kawan saya yang mengeluh itu adalah staf ahli dirjen kementerian anu. Sebelumnya dia akfitis NGO. Setelah Jokowi jadi presiden, dia salah satu aktivis NGO atau relawan yang didapuk sebagai komisaris BUMN, staf ahli atau kepala lembaga negara.

Sebelum menjabat sebagai staf ahli dirjen, dia yakin bisa membenahi birokrasi di instansinya. Asumsinya, kumpulan orang baik masuk ke pemerintahan untuk memperbaiki sistem. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kasubdit punya kemampuan mengabaikan titah atasannya dengan dalih teknis yang belum tentu dipahami atasannya. Menteri dan dirjen bisa mengklaim prestasi kerjanya di media massa. Tapi omongan menteri belum tentu dipatuhi seketika oleh anak buahnya. Birokrasi punya cara kerja tersendiri.

Birokrasi adalah suatu makhluk yang tidak terganggu dengan kontestasi politik yang ada. Memang, pada setiap kemunculan rezim baru biasanya diikuti oleh pergantian pimpinan dan pejabat strategis sesuai dengan gerbong politik, organisasi, etnik atau almamater mereka. Tujuannya mengawal program presiden agar dapat terlaksana.

Pasca pilkada, biasanya kepala daerah yang terpilih membuat pos pos baru di pemdanya untuk mengakomodasi tim suksesnya. Misalnya, Anies Baswedan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 74 orang di APBD DKI 2018.

Memang merepotkan apabila birokrasi dijadikan wadah akomodasi politik belaka. Menurut data BPS (2016), hingga tahun 2014 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 4.455.303 orang. Jumlah ini dianggap terlalu banyak dan tidak proporsional.

Akhirnya, sebagian besar alokasi anggaran habis untuk menggaji pegawai dan operasional. Sekitar 1/4 dari total Rp 2 ribu triliun APBN 2017 habis untuk gaji dan tunjangan para birokrat. Bahkan belanja pegawai di 131 Kabupaten/Kota habiskan lebih dari 50% APBD-nya.

Dengan kondisi ini tak heran birokrasi dituding menjadi pelayan penguasa, bukan pelayan masyarakat. Kegiatan utama mereka adalah menguras kas negara dan mengamankan logistik untuk melanggengkan kekuasaan.

Data ICW menunjukkan, setidaknya sejak 2004 – 2016, birokrasi menduduki urutan pertama pelaku korupsi di Indonesia, diikuti DPRD dan kepala daerah. https://nasional.tempo.co/read/835368/icw-birokrasi-duduki-peringkat-pertama-pelaku-korupsi. Korupsi di birokrasi terjadi karena tekanan atasan mereka dalam bentuk rente, manipulasi anggaran hingga kegiatan fiktif. Kepala daerah yang punya niat korup akan memilih pejabat yang bisa memberikan setoran untuk digunakan dalam kegiatan politik.

Secara individual, birokrat itu punya latar pendidikan tinggi, berkepribadian baik, berasal dari keluarga baik baik, dan cenderung saleh secara ritual. Tapi ketika dia menjalankan fungsinya sebagai birokrat, maka dia harus menuruti perintah atasannya yang kadang kadang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Tapi jangan menganggap bahwa pimpinan birokrasi atau BUMN pasti korup. Ayah kawan saya menjabat direksi BUMN. Dia punya lemari khusus untuk menyimpan upeti atau tanda kasih dari mitra usaha atau pejabat dibawahnya. Padahal dia tidak meminta atau mengondisikan diri harus diberi uang. Tapi tradisi di instansinya memang begitu. Sebagai bentuk silaturahmi dan investasi untuk promosi jabatan, dia selalu menerima amplop. Setelah terkumpul cukup banyak, uang tersebut dibagi dalam empat bagian: zakat, hadiah untuk staf-stafnya, dana sosial, dan terakhir untuk kebutuhan dirinya dalam bentuk barang atau aset. Untuk makan keluarganya, dia hanya gunakan gajinya saja.

Seorang guru agama di Bandung mengatakan, uang yang diperoleh dari kegiatan non-teknis diperlakukan sebagai harta rampasan perang (ghanimah), besar potongannya 20% sebagaimana Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Itu bentuk penyucian uang dalam sistem yang tidak islami, meskipun mayoritas ASN itu muslim. Kita tidak membuka ruang korupsi. Tapi kita salurkan dana muntahan tersebut untuk kegiatan sosial yang tak bisa didanai secara konvensional: pendirian bangunan, penyediaan sarana, pelatihan, beasiswa, hingga membantu kegiatan di daerah.

Kawan saya yang staf ahli itu berkata, bahwa inilah pertarungan konkret dia: melawan birokrasi korup dengan memperketat pengawasan sambil membenahi aturan-aturan yang dapat menjadi celah praktik korupsi. Mereka ini bertemali dengan pejabat lama dan mafia anggaran. Untuk memotongnya rantai birokrasi diperpendek, sistem satu pintu dan online diterapkan.

Tidak semua aktivis seminar dan diskusi memahami lika liku birokrasi. Masyarakat awam kadung menyimpulkan bahwa tiga institusi yang menguras duit adalah kepolisian, rumah sakit, dan birokrasi. Tapi itu stereotipe awam pada era Orde Baru. Sistem bisa berubah bila banyak orang baik yang peduli birokrasi untuk mendukung pemimpin yang tegas dan konsisten.

Si staf ahli itu menyatakan, kita tidak bisa memilih dimana kita berjuang. Ikuti saja naluri pembelaan terhadap kaum tertindas. Untuk membangun lingkungan perumahan yang bersih dan sehat, wajib ada tukang sampah dan petugas kebersihan yang siap turun ke selokan yang bau dan penuh bakteri. Ada good cop, ada bad cop. Semua punya nilai yang sama dalam pertarungan membenahi sistem agar tercipta tatanan yang adil, pondasi kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Posted in

Leave a Comment