Aksi Politik dan Dukungan Publik

Gayung bersambut. Setelah berlangsung aksi 212, lahir aksi 412. Jika aksi pertama diklaim sebagai aksi bela agama, maka aksi kedua diklaim sebagai aksi bela budaya. Penggagas aksi berkali-kali menekankan jika aksi pengerahan massa itu bukanlah merupakan aksi politik terkait pilkada Jakarta.

Khalayak paham bahwa penyangkalan itu tidak memperbaiki apapun. Kita tetap dihadirkan fakta ada sejumlah jurnalis Metro TV, Jumat (2/12) mendapat intimidasi dan kekerasan saat melakukan tugas sehingga Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) merasa perlu mengeluarkan siaran pers membela profesi jurnalis yang dilecehkan peserta aksi superdamai 212. Selanjutnya, acara parade budaya pada Minggu (4/12) menjadi parade omong kosong karena pesertanya begitu bersemangat mengibar-ngibarkan bendera parpol saat acara berlangsung. Itupun dengan mengklaim wilayah tempat berkumpul orang ramai yang sedang menikmati hari bebas kendaraan (car free day) yang dalam aturan ditetapkan sebagai area bebas politik praktis.

Pada kenyataan lain di mulut lain di aksi ini kita yang merasa tidak terwakili oleh kedua pihak berhadapan ini, perlu mengingatkan. Aksi politik adalah kelumrahan belaka. Jadi jujur mengatakan sedang mendukung Agus-Sylvi pada aksi superdamai 212, atau aksi mendukung Basuki-Djarot pada aksi parade budaya 412 bukanlah sebuah dosa yang perlu disamarkan.

Dukungan publik hanyalah konsekuensi belaka dari tawaran program kerja dalam kampanye politik pihak-pihak berkompetisi. Mensamarkan aksi politik dengan dalih bela agama atau bela budaya hanya akan laku dan dibeli oleh publik yang tidak mendapat cukup informasi, tidak kritis. Praktek menyamarkan aksi politik hakikatnya adalah pengkhianatan pada tujuan pendirian negara-bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pensamaran aksi politik melalui dalih-dalih yang membungkam nalar kritis itu mengkhawatirkan. Konteks politik dalam suatu negara-bangsa adalah pembagian tanah dan perdagangan. Pertarungannya adalah memperebutkan kedua sumberdaya ini.

Dunia politik tidak hanya melibatkan dua pihak berkompetisi, tetapi kemajemukan faksi-faksi aspirasi dan kehendak politik. Dukungan publik akan diberikan kepada yang paling mampu memperjuangkan aspirasi dan kehendak akan pelaksanaan konstitusi dan nilai-nilai acuan publik di negara bangsa tersebut, yakni tegaknya keadilan sosial, persatuan, ketertiban dan kesejahteraan umum. ()

Posted in

Leave a Comment